Wali Murid SMK IDN Bogor Geruduk Gedung Sate, Pertanyakan Nasib Siswa Usai Izin Sekolah Dicabut
Keputusan pencabutan izin operasional melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur tersebut dinilai sangat mendadak karena terbit di tengah tahun ajaran.
LOVEBANDUNG.com : Sejumlah wali murid SMK Islamic Development Network (IDN) Boarding School Bogor mendatangi Bale Pananggeuhan, Gedung Sate, Bandung, Selasa (10/3/2026). Dilansir dari Antaranews, kedatangan mereka bertujuan untuk mempertanyakan kepastian pendidikan anak-anak mereka pasca-pencabutan izin operasional sekolah oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Kami sangat kaget sekali dengan SK Gubernur yang turun tentang pembatalan izin operasional sekolah di tengah tahun ajaran. Saat ini sudah Maret, dan dalam waktu dekat para siswa bakal mengikuti ujian,” kata perwakilan wali murid kelas XII, Sri Malahayati.
Keputusan pencabutan izin operasional melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur tersebut dinilai sangat mendadak karena terbit di tengah tahun ajaran. Hal ini memicu kekhawatiran besar, terutama bagi siswa kelas XII yang sedang berada di tahap akhir masa studi dan bersiap menghadapi ujian kelulusan.
“Kami khawatir karena negara tidak hadir untuk bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan dan hak anak kami untuk melanjutkan pendidikan. Apalagi yang kelas XII, mereka sudah di ujung, tinggal tiga bulan lagi harusnya mereka mendapatkan ijazah,” ujar Sri menambahkan.
Para wali murid mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memberikan diskresi atau kebijakan khusus. Mereka berharap para siswa, khususnya kelas akhir, tetap diberikan haknya untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah resmi dari lembaga tersebut meskipun izin operasional sekolah telah dicabut.
“Prioritas saat ini adalah nasib siswa. Berikan kesempatan bagi anak-anak kelas XII untuk menyelesaikan pendidikan sampai akhir tahun ajaran dan mendapatkan ijazah resmi,” tegas wali murid lainnya, Nurdyanti.
Polemik ini diketahui berakar dari perselisihan pada November 2025 terkait status drop out (DO) seorang siswa yang diduga melanggar disiplin. Masalah tersebut kemudian berkembang menjadi saling lapor antara pihak sekolah dan wali murid, hingga berujung pada pemeriksaan legalitas sekolah dan keluarnya SK pencabutan izin oleh Gubernur.
Hingga berita ini diturunkan, pihak wali murid masih berharap adanya solusi konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar tanpa merugikan masa depan para siswa. (lvb)