Pimpinan DPRD Jabar Soroti Penahanan Ijazah Siswa hingga Pendangkalan Sungai dan Muara
”Kalau masih ada ijazah yang ditahan, data yang sudah dimasukan ke Dinas Pendidikan perlu dipertanyakan kepada pihak sekolah."
LOVEBANDUNG.com : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, ST, menyoroti ijazah siswa di Jawa Barat masih banyak yang ditahan pihak sekolah. Padahal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah merealisasikan anggaran Rp600 milyar untuk Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi sekolah-sekolah swasta.
“Ijazah siswa masih saja belum bisa diambil walaupun bantuan pemerintah sudah digelontorkan. Padahal, Gubernur Jawa Barat sudah merealisasikan Rp600 milyar untuk BPMU bagi sekolah-sekolah swasta,” kata Ono Surono saat menerima aspirasi masyarakat mengenai permasalahan terkait ijazah yang belum bisa diambil oleh siswa disebabkan oleh kelalaian sekolah dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Lapangan Liberti, Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Senin (21/7/2025).
Lebih lanjut Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini mengatakan, jika ijazah siswa masih ditahan seperti di wilayah Kabupaten Indramayu, maka pihak sekolah perlu dipertanyakan perihal data yang sudah dimasukan ke Dinas Pendidikan.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan sudah meminta langsung Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan wilayah Indramayu untuk segera menghubungi pihak sekolah dan memastikan sekolah tersebut bisa menyerahkan ijazah,” ungkapnya.
”Kalau masih ada ijazah yang ditahan, data yang sudah dimasukan ke Dinas Pendidikan perlu dipertanyakan kepada pihak sekolah. Maka dari itu, tadi saya langsung meminta KCD Pendidikan wilayah Indramayu untuk memastikan kembali agar ijazah bisa segera diserahkan oleh pihak sekolah. Jika tidak segera dilakukan, fatwa (kebijakan-red) nya harus ditarik kembali,” tegas Ono.
Pendangkalan Alur Sungai dan Muara
Selain permasalahan ijazah, Ono Surono juga menampung aspirasi masyarakat terkait permasalahan pendangkalan dan penyempitan alur sungai dan muara.
Hal ini menjadikan masalah bagi para nelayan karena jalurnya tidak bisa digunakan untuk melaut dari 14 muara di Kabupaten Indramayu.
Akibat dari pendangkalan itu, kapal para nelayan beresiko rusak pada bagian badan kapal.
”Terdapat masalah pada sektor nelayan terkait dengan infrastruktur alur sungai dan muara. Masalah tersebut disebabkan oleh pendangkalan dan penyempitan. Akibatnya, nelayan mengalami kesulitan dalam berlayar dan mencari ikan,” terang Ono Surono. (ami)