120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Wapres Gibran
LoveBandung.com, Jakarta – Langkah politik menuju pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat setelah sebanyak 120 anggota DPR RI dari lintas fraksi resmi menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Pimpinan DPR RI. Pengajuan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 ini bergulir sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah tingkat SMA milik sang Wapres.
“Pimpinan telah menerima usulan hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat. Usulan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa didampingi Cucun Ahmad Syamsurizal dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pengajuan usulan HMP ini didukung oleh mayoritas fraksi yang ada di parlemen dengan peta kekuatan yang bervariasi. Rincian anggota dewan penandatangan terdiri dari Fraksi Nasdem sebanyak 69 orang, PKS 28 orang, PKB 18 orang, PDI Perjuangan 14 orang, Golkar 13 orang, Gerindra 11 orang, serta Fraksi PAN yang diwakili oleh 1 orang anggota atas nama Sarifuddin Sudding.
“Sikap hukumnya sudah jelas, sikap politiknya adalah tentu memproses ya. Proses di DPR tentu diawali dengan hak menyatakan pendapat dan kemudian itu berproses sampai diplenokan di tingkat akhir menjadi keputusan DPR,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), saat ditemui usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Senayan, Jakarta.
Dukungan terhadap bergulirnya HMP ini juga diperkuat oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang siap menyerap serta meneruskan tuntutan elemen masyarakat sipil. Aher menjelaskan bahwa keabsahan syarat administrasi ijazah Wapres secara hukum telah terang benderang menyusul keluarnya Putusan MK No. 1/2026 dan Putusan MA No. 724 Tahun 2026 tertanggal 30 Oktober 2026, yang secara tegas membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran.
“Besok atau lusa sudah kami buat kesimpulannya dan segera akan disampaikan kepada pimpinan dewan. Setelah itu tentu urusannya bukan lagi urusan BAM tapi urusan pimpinan dewan,” tegas Aher yang saat itu didampingi Wakil Ketua BAM Adian Napitupulu dan Anggota BAM Yanuar Arif Wibowo.
Sebagai dorongan tambahan, ormas Gema Keadilan saat audiens bersama BAM turut menyerahkan dokumen resmi pernyataan sikap. Massa aksi mendesak agar Gibran Rakabuming Raka bersikap ksatria dengan segera mengundurkan diri dari jabatannya dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia demi menjaga marwah konstitusi serta penegakan hukum yang adil di Tanah Air. (lvb)