Politisi dan Kaum Disabilitas: Persoalan Keberpihakan

LOVEBANDUNG.com : Dedi Mulyadi, selain pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta, juga dikenal sebagai sosok yang sangat aktif dalam kegiatan sosial di Jawa Barat. Melalui media sosialnya, terutama YouTube, yang memiliki 4,89 juta pelanggan dan telah mempublikasikan 3,5 ribu video, Dedi Mulyadi, atau Kang Dedi, seperti panggilan akrabnya, sering memperlihatkan kedekatannya dengan difabel.

Lovebandung.com melakukan pemantauan konten YouTube “KANG DEDI MULYADI CHANNEL”. Dalam pemantauan tersebut, Kang Dedi mengaitkan kontennya dengan difabel dengan menyoroti kisah Doni, seorang penyandang disabilitas yang harus bangun pagi jam 2 untuk menjual kangkung dan membantu ibunya sebagai kuli bangunan diunggah ke akun YouTube miliknya pada tahun 2020.(https://www.youtube.com/watch?v=stpzmDYvKCw). Sementara akun YouTube milik Kang Dedi telah aktif sejak 17 November 2017.

Konten lainnya, yang membahas difabel berjudul “Kang Dedi Menegur Pengemis yang Mengaku Stroke karena Merasa Telah Memberikan Solusi Bagi Seluruh Keluarganya”. (https://www.youtube.com/watch?v=IGPeME-n-c4). Video tersebut menampilkan seorang pengemis yang hanya memiliki satu tangan dan menggunakan kursi roda. Video ini menarik perhatian 136.204 ribu penonton dan memicu berbagai komentar dari netizen.

“Peristiwa menegur seseorang penyandang yang disabilitas didorong istrinya bukanlah hal yang saya kehendaki. Saya tidak biasa bertindak agak kasar seperti itu, tetapi itu barangkali sebuah dorongan rasa tanggung jawab saya karena sejak awal ketika saya menemukan dia oleh menantunya, saya datang ke rumahnya. Pertama, saya membawa perbekalan yang cukup untuk satu bulan makan mereka satu keluarga. Yang kedua, saya menawarkan menantunya untuk bekerja tenaga kebersihan juga di Cilodong gajinya kecil cuman Dua Juta (Rupiah), tetapi menolaknya dan memilih jualan bubur minta modal dan memberikan modal pada waktu itu. Anaknya nunggak kalau tidak salah Enam Bulan belum bayaran Sekolah, saya meminta mau menjadi tenaga kebersihan membersihkan halaman Gedung Kembar dan tentunya mendapat biaya setiap bulan dalam pengganti lelah yang dia keluarkan kurang lebih ya sekitar Dua Juta (Rupiah),” ujar Kang Dedi melalui YouTube yang diunggah 17 Januari 2021.

Ketua Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo mengatakan meskipun tidak pernah mengetahui motif sebenarnya dari Dedi Mulyadi, setidaknya kita bisa melihat beberapa hal. Salah satunya, adalah konsistensinya dalam mengangkat konten tentang disabilitas. Meskipun tidak terlalu banyak, namun cukup konsisten Dedi Mulyadi mengangkat isu-isu terkait disabilitas dalam videonya. Hal ini mungkin bisa dianggap sebagai bentuk perhatian. Mungkin juga, secara kebetulan, isu disabilitas terbukti memiliki daya tarik di media sosial, karena dapat memancing simpati dan bahkan air mata dari penonton, sehingga videonya banyak ditonton. Hal ini mungkin menciptakan hubungan simbiosis antara kepentingan Pak Dedi dan isu disabilitas.

“Perlakuan Pak Dedi kepada difabel pada videonya, terkadang kontroversial, jadi ini yang menurut saya perlu dicermati jangan-jangan memang Pak Dedi tidak punya sensitivitas pada difabel ini, dalam artian beliau masih berusaha untuk mengambil simpati tapi belum benar-benar memahami dan kemudian berempati dengan mereka yang difabel ini, belum tau nilai-nilai apa yang boleh apa yang tidak boleh, harusnya bagaimana. Menurut saya itu, PR bagi Pak Dedi Mulyadi apalagi video ini dibuat bukan dalam artian buat mengisi waktu luang beliau saja,” ungkapnya melalui telepon seluler, Selasa, 14 Mei 2024.

Selain itu, Kunto Adi Wibowo menyebutkan video ini hadir karena Pak Dedi memiliki tujuan politik untuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Meskipun saat ini masih berjuang sebagai Calon Gubernur. Jika memang memiliki empati yang besar dan ingin memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Jawa Barat, menurutnya, seharusnya video-video tersebut diisi dengan ide-ide atau gagasan program disabilitas dari Pak Dedi.

“Jadi misalnya, soal akses terhadap layanan publik saja bagaimana pelayanan publik di Jawa Barat itu masih banyak yang tidak ramah kepada difabel, mereka yang disabilitas sehingga ini bisa jadi isu yang relevan kemudian tidak memang dibuat-buat ya, disitu kelihatan kalau Pak Dedi punya sensitivitas empati terhadap mereka yang difabel begitu,” tambahnya.

Melihat hal tersebut, Kunto Adi Wibowo pun menyampaikan pentingnya melakukan advokasi bagi mereka yang difabel, tentu saja bukan oleh Pak Dedi melainkan kelompok-kelompok difabel yang ada di Jawa Barat. Hal ini lantaran video yang diunggah Pak Dedi mengenai disabilitas ternyata sangat tidak ramah dan kurang sensitif terhadap mereka, terkesan sebagai eksploitasi.

“Menurut saya, kalau ada indikasi ke situ ya, harus ada advokasi karena penontonnya Pak Dedi banyak di YouTube, yang dilakukan Pak Dedi juga macam edukasi ke publik sebagai tokoh masyarakat, dia sebagai publik figur bahkan Calon Gubernur Jawa Barat apa yang dilakukan, apa yang dia katakan bisa jadi dianggap sebuah kebenaran oleh banyak orang. Dan Menurut saya itu berbahaya, ketika apa yang dilakukan maupun dikatakan justru berbahaya bagi kaum difabel, dan mau tidak mau harus ada yang advokasi itu,” ungkapnya.

Berbahaya ketika tindakan tersebut dilakukan dengan sadar dan dengan tujuan untuk mengeksploitasi disabilitas demi keuntungannya sendiri. Menurutnya, merupakan perilaku yang tidak etis. Namun, tentunya tidak bisa mengetahui motif Pak Dedi secara pasti.

Nama Dedi Mulyadi muncul dalam konteks Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Isu disabilitas menjadi fokus utama dalam isu politik, terutama dalam menilai keberpihakan setiap calon yang akan menjabat sebagai kepala daerah suatu provinsi.

Aktivis difabel, pendiri Yayasan Bumi Difabel Istimewa, Sarah Kumala Dewi mengatakan melibatkan difabel fisik dalam kampanye bukanlah hal yang aneh karena sudah sering terjadi dan mereka telah difasilitasi dengan baik sebelumnya. Yang menjadi masalah adalah kurangnya perhatian terhadap difabel non fisik oleh para calon yang mencalonkan diri. Menurutnya, para calon bahkan tidak memahami jenis-jenis difabel yang ada, yang mereka kenal hanya difabel fisik saja.

Ibu dengan anak difabel yang disapa Lala, menegaskan bahwa dia tidak melihat adanya peningkatan dalam fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, tetapi dia menyayangkan bahwa fasilitas pendidikan inklusi belum merata sepenuhnya.

”Pendidikan paling SLB juga, saya rasa hanya untuk difabel ringan aja yang menerimanya, kalau seperti anak saya engga ada yang sekolah di rumah aja,” tegasnya kepada Lovabandung.com melalui telepon seluler, Senin, 22 April 2024.

Lala menambahkan bahwa upayanya dalam membentuk pandangan tentang difabel melalui Yayasan yang didirikannya bertujuan agar difabel tidak hanya dianggap sebagai objek belas kasihan oleh orang lain.

“Katanya pemerintah sudah memperhatikan pendidikan bersifat inklusi dan Bandung ramah difabel, sekolahnya inklusinya. Nyatanya sekolahnya swasta mahal-mahal. Anak saya tidak bisa sekolah dimana pun. SLB juga gurunya mikir-mikir apalagi yang katanya sekolah harus inklusi,” tambahnya.

Pemerhati Komunikasi Politik Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Nunung Sanusi, S.Sos, M.Si mengatakan Kang Dedi Mulyadi atau dikenal sebagai KDM, memiliki rekam jejak politik yang positif. Ini didukung oleh kinerja politiknya selama menjabat dan keterlibatannya dalam menyebarkan informasi melalui akun YouTube.

“KDM ini tidak terputus di ranah media sosial terutama terkait dengan YouTube dalam hal-hal kegiatan sosialnya, kepeduliannya, program-programnya terhadap pelayanan masyarakat, baik terhadap orang yang tidak mampu, terhadap berbagai macam persoalan sosial dan salah satunya disabilitas. Dia pasti memiliki visi yang luar biasa bagaimana memperlakukan manusia atau sebagai warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama, walaupun memiliki problem dari sisi dalam fisik manusia atau masyarakat dan harus memiliki hak yang sama, tidak boleh dikucilkan, tidak boleh diperlakukan beda,” ungkapnya saat dilakukan wawancara secara langsung, Rabu, 24 April 2024.

Menurut Nunung Sanusi, melihat hal tersebut, KDM memiliki visi yang kuat untuk memberdayakan dan melayani tidak hanya penyandang disabilitas, tetapi juga kelompok lainnya. Pengalaman KDM sebagai mantan Bupati dua periode tentu memberikan wawasan yang luas terkait kondisi masyarakat yang tidak sempurna, baik secara fisik maupun non fisik.

“Sebenarnya untuk isu disabilitas tidak perlu diangkat juga beliau sudah mengangkat hal tersebut sebelum beliau mencalonkan. Isu disabilitas jangan menjadi isu yang instan dan hanya untuk memenangkan hati pemilik, karena Kang Dedi mengangkat isu disabilitas itu sebelum calon Gubernur. Jadi, sebenarnya nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaannya sudah ditunjukan walaupun belum menjabat. Bahkan saya melihat channel YouTube terakhirnya ada dari Majalengka datang ke Subang menolak dikasih bantuan uang Lima Juta (Rupiah). Hal itu yang ditunjukkan Kang Dedi jauh-jauh hari sebelum Pilgub dimulai, Kang Dedi ngonten bukan menjelang pilgub atau dia ikutan sebelum pilgub, ia sudah bekerja jauh-jauh hari dan kerjanya diliput itu bukan semata-mata untuk pamer tapi memberikan sebuah keteladanan dan memberikan sebuah contoh bagi pejabat lain untuk mau mendengar dan melayani masyarakat,” ujarnya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities), pada Pasal 9 yang berkaitan dengan Aksesibilitas, negara pihak diwajibkan untuk mengambil kebijakan yang sesuai guna menjamin akses bagi penyandang disabilitas.

Nunung Sanusi juga, menambahkan untuk memastikan komitmen dari setiap calon Gubernur dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) terkait isu disabilitas, diperlukan penyusunan program kerja terkait hal tersebut sebagai langkah untuk menjamin kontrak politik yang menegaskan komitmen terhadap keberpihakan terhadap penyandang disabilitas dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024.

“Untuk meyakinkan keperpihakan maka adanya draf rancangan peraturan daerah tentang disabilitas bukan hanya janji kampanye tapi membawa draf Peparda terkait disabilitas sebagai jaminan dan kontrak politik dalam bentuk Raperda dan dibahas di DPRD untuk disahkan menjadi Perda, nah menurut saya Kang Dedi harus membawa itu untuk tidak dianggap alat mempolitisasi disabilitas,” tegasnya.

Lovebandung.com sudah melakukan kontak dengan Dedi Mulyadi untuk dilakukan wawancara baik secara tatap muka maupun telepon seluler, ada jawaban namun ketika kembali dihubungi beliau masih ada kegiatan, sehingga menunggu ketersediaan waktu. Saat kembali menghubungi belum ada jawaban, akhirnya meminta mengambil kutipan yang ada di channel YouTube beliau, dan diizinkan.

Kang Dedi Mulyadi menyampaikan unggahan video miliknya merupakan kejadian asli tanpa adanya gimmick atau settingan.

“Jadi kalau ada orang yang bilang buat konten, saya mah tidak pernah bikin konten. Yang ada hanyalah perjalanan yang direkam oleh kamera kemudian diposting,” kata Kang Dedi dilansir antaranews.com.

 

*Liputan ini Mendapatkan Dukungan Hibah dari Program Fellowship AJI Indonesia

 

Zakiana Fadhila Matondang (Penulis)