Diskusi Publik HMI Bandung Kritisi Indeks Kemiskinan dan Pengangguran Kota

LOVEBANDUNG.com, BANDUNG : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung melalui Bidang Pembangunan dan Pengembangan Daerah (PPD) dan Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Menavigasi Ulang Kemerdekaan dari Kota Bandung: Tinjauan Kritis terhadap Indeks Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Bandung” di Graha HMI Bandung, Rabu (19/8/2026).

Diskusi yang menghadirkan Bhima Yudhistira (Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies / CELIOS) dan Tino Rila Sebayang (Akademisi sekaligus Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan) tersebut membahas pembangunan Kota Bandung dari perspektif ekonomi, kebijakan publik, ketimpangan wilayah, hingga relasi antara pembangunan dan kekuasaan.

Diskusi publik ini berangkat dari kajian kolaborasi Bidang PPD dan Litbang HMI Cabang Bandung berjudul “Capaian Tinggi, Masalah Tak Kunjung Selesai: Membongkar Kinerja Kemiskinan, Ketimpangan, dan Ketenagakerjaan Kota Bandung 2025” yang disusun oleh Teungku Muhammad Ja’far, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan HMI Cabang Bandung periode 2026–2027. Kajian tersebut menjadi pijakan awal untuk melihat secara kritis capaian pembangunan Kota Bandung yang secara statistik menunjukkan sejumlah performa positif, tetapi masih menyisakan persoalan substantif pada kemiskinan, ketimpangan, dan kualitas pekerjaan.

Capaian Ekonomi Tidak Otomatis Menunjukkan Pemerataan

Dalam diskusi, Bhima Yudhistira menekankan pentingnya melihat pembangunan Kota Bandung tidak hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi, tetapi melalui dampaknya terhadap struktur ekonomi dan kehidupan masyarakat. Menurut Bhima, pertumbuhan ekonomi yang positif harus diikuti dengan kemampuan pemerintah memastikan manfaat pertumbuhan tersebut tersebar secara lebih merata. Persoalan pembangunan bukan hanya bagaimana ekonomi tumbuh, tetapi siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut dan apakah pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan yang layak serta meningkatkan daya hidup masyarakat.

“Kalau kita hanya melihat pertumbuhan ekonomi dan angka makro, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa Bandung baik-baik saja. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah: pertumbuhan itu dinikmati oleh siapa? Apakah masyarakat yang berada di kelompok bawah ikut mengalami peningkatan kesejahteraan, atau justru kesenjangan tetap bertahan?”

Bhima juga menyoroti pentingnya kualitas lapangan pekerjaan. Menurutnya, penurunan angka pengangguran tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa persoalan ketenagakerjaan telah selesai apabila pekerjaan yang tercipta masih didominasi pekerjaan informal, berpendapatan rendah, atau minim perlindungan sosial.

Pandangan tersebut beririsan dengan temuan kajian HMI Cabang Bandung. Kajian menunjukkan bahwa pada 2025 jumlah penduduk bekerja memang bertambah sekitar 21,2 ribu orang, tetapi pekerja pada kegiatan formal justru berkurang sekitar 3,1 ribu orang. Proporsi tenaga kerja formal tercatat sekitar 55,36 persen, di bawah target 56,54 persen, sementara cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan juga turun dari 68,30 persen menjadi 62,60 persen.

Orientasi Pembangunan Wali Kota Menjadi Salah Satu Sorotan

Sementara itu, Tino Rila Sebayang membawa diskusi pada pertanyaan mengenai orientasi pembangunan yang dibentuk oleh kepemimpinan politik di tingkat kota. Menurut Tino, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pilihan politik mengenai wilayah mana yang menjadi prioritas, kelompok masyarakat mana yang mendapatkan perhatian, serta bagaimana kekuasaan bekerja dalam menentukan arah pembangunan.

Dalam konteks Kota Bandung, Tino menyoroti adanya demarkasi Bandung Utara dan Bandung Selatan sebagai fenomena yang tidak hanya dapat dibaca secara geografis, tetapi juga secara sosial-politik.

“Kita masih melihat Bandung melalui demarkasi utara dan selatan. Persoalannya, ketika pembagian wilayah itu terus direproduksi dalam cara kita melihat pembangunan, ia bukan lagi sekadar pembagian geografis. Ia dapat menjadi cara pandang yang membentuk siapa yang dianggap sebagai pusat dan siapa yang berada di pinggiran.”

Menurut Tino, pembelahan tersebut perlu dibaca secara kritis karena pembangunan kota pada akhirnya berkaitan dengan distribusi sumber daya, akses terhadap pelayanan publik, kesempatan ekonomi, serta relasi kekuasaan. Ia menyebut bahwa dalam konteks tersebut masih terdapat “nomenklatur penjajahan” dalam cara masyarakat melihat ruang Kota Bandung. Istilah Bandung Utara dan Bandung Selatan, menurut Tino, perlu dipertanyakan kembali apabila pembagian tersebut terus memperkuat konstruksi bahwa terdapat wilayah yang lebih maju dan wilayah yang tertinggal.

“Kalau kita masih menggunakan nomenklatur Bandung Utara dan Bandung Selatan tanpa membongkar relasi yang ada di baliknya, kita harus bertanya: apakah ini hanya nomenklatur geografis, atau ada warisan cara berpikir tentang pusat dan pinggiran yang masih kita reproduksi sampai hari ini?”

Kajian HMI Menjadi Titik Awal untuk Membaca Persoalan secara Lebih Dalam

Wakil Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Bandung 2026–2027, Muhammad Rafid Wafi, menyampaikan bahwa kajian yang menjadi landasan diskusi tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap adanya jarak antara capaian angka pembangunan dengan persoalan yang masih dirasakan masyarakat.

Kajian menemukan bahwa Tingkat Kemiskinan menjadi satu-satunya dari lima indikator kinerja utama makro yang tidak mencapai target pada 2025. Sementara itu, Gini Ratio sebesar 0,420 masih berada di atas ambang 0,40 yang dalam kerangka kajian dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

“Kami tidak sedang mengatakan bahwa seluruh capaian pembangunan Kota Bandung buruk. Justru capaian-capaian itu nyata. Tetapi capaian tersebut perlu diuji lebih jauh: apakah target yang digunakan sudah cukup ambisius, apakah anggaran benar-benar mengikuti prioritas, dan apakah indikator yang digunakan mampu menangkap perubahan kesejahteraan masyarakat secara nyata.”

Rafid menambahkan bahwa persoalan yang ditemukan dalam kajian bukan hanya mengenai kemiskinan atau pengangguran secara terpisah, tetapi menyangkut cara pemerintah merancang target, mengalokasikan anggaran, memilih instrumen kebijakan, dan mengukur keberhasilan pembangunan.

Kajian tersebut merumuskan lima temuan utama:

• Prioritas pembangunan yang belum sepenuhnya tercermin dalam alokasi anggaran.

• Lemahnya konsistensi dari perencanaan hingga penganggaran.

• Sistem pengukuran target kinerja yang belum sepenuhnya dapat diandalkan.

• Bauran instrumen kebijakan yang belum sesuai dengan tipologi Kota Bandung.

• Belum digunakannya mutu belanja sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja daerah.

Kemerdekaan Bukan Sekadar Bebas dari Kemiskinan, tetapi Bebas dari Ketimpangan Struktural

Diskusi publik tersebut kemudian membawa tema “menavigasi ulang kemerdekaan” pada persoalan yang lebih mendasar: bagaimana kemerdekaan seharusnya dimaknai dalam konteks sebuah kota.

Bagi HMI Cabang Bandung, kemerdekaan di tingkat kota tidak cukup dimaknai sebagai keberhasilan pemerintah mencapai target pembangunan. Kemerdekaan juga harus tercermin dalam kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, mengakses pelayanan publik, memperoleh kesempatan ekonomi yang setara, serta terbebas dari struktur ketimpangan yang membuat sebagian wilayah dan kelompok masyarakat terus berada di posisi yang tertinggal. Karena itu, pembangunan Kota Bandung perlu diarahkan bukan hanya pada pertumbuhan tetapi juga pada pemerataan dan distribusi manfaat pembangunan.

Diskusi juga menegaskan pentingnya mengubah orientasi evaluasi pembangunan dari sekadar output menuju outcome. Sebuah program tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran, jumlah peserta, atau tingkat serapan, tetapi harus dilihat dari perubahan yang benar-benar dihasilkan bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi kajian HMI yang mendorong adanya indikator outcome untuk program kewilayahan dan evaluasi terhadap hasil program pelatihan kewirausahaan, termasuk melalui pelacakan kondisi peserta setelah mengikuti program.

HMI Dorong Pembangunan Kota yang Tidak Terjebak pada Angka

Melalui diskusi publik tersebut, HMI Cabang Bandung mendorong adanya pembacaan pembangunan yang lebih kritis dan substantif. Pemerintah Kota Bandung perlu memastikan bahwa prioritas pembangunan benar-benar tercermin dalam alokasi anggaran, kebijakan mampu menjawab karakteristik persoalan masyarakat, dan indikator kinerja mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Kajian HMI sendiri menegaskan bahwa Kota Bandung tidak kekurangan program maupun anggaran. Tantangan yang lebih penting adalah memastikan bahwa apa yang dinyatakan sebagai prioritas benar-benar mendapatkan dukungan anggaran dan bahwa sistem pengukuran kinerja mampu menunjukkan ketika hal tersebut tidak terjadi.

Diskusi publik ini pada akhirnya tidak diarahkan untuk sekadar memberikan penilaian terhadap pemerintah, tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif akademik, ekonomi, politik, dan gerakan mahasiswa dalam membaca masa depan Kota Bandung. Sebab, menavigasi ulang kemerdekaan dari Kota Bandung berarti berani mempertanyakan kembali: pembangunan ini sebenarnya sedang membawa Bandung ke mana, siapa yang paling menikmati hasilnya, siapa yang masih tertinggal, dan struktur apa yang membuat ketimpangan tersebut terus bertahan.

 

Laporan: Ikhlasul P Amal