Anggota DPRD Jabar H. Syharir Minta Kades Terpilih Fokus Bangun Desa

LOVEBANDUNG.com | BEKASI : Sepekan menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang akan digelar di 154 desa di Kabupaten Bekasi, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Syahrir, M. I. Pol, mengingatkan seluruh masyarakat agar senantiasa menjaga keharmonisan, kekompakan, dan persaudaraan demi menciptakan pesta demokrasi desa yang damai.

Di sela-sela agenda kerjanya, H. Syahrir dikenal aktif dan kerap turun langsung ke tengah masyarakat di Kabupaten Bekasi melalui berbagai program reses dan penyerapan aspirasi, seperti kegiatan “Dialog Wakil Rakyat”, “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan”, serta “DPRD Mengabdi Dalam Pendidikan Demokrasi”.

“Lewat Pilkades Damai, jaga keharmonisan dan kekompakan warga dalam membangun desa yang maju,” ungkap Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Syahrir, dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).

Persiapan panjang yang melibatkan 154 desa dengan sistem pemilihan berbasis elektronik atau *e-voting* ini diharapkan mampu melahirkan kepala desa definitif yang benar-benar membawa kemajuan merata bagi masyarakat.

“Apalagi, Kabupaten Bekasi yang merupakan daerah industrial terbesar di Asia Tenggara dan sebagai penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, harus menjadi daerah terdepan dalam kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya,” terang politisi senior Partai Gerindra tersebut.

Selain pengawasan anggaran dan pembangunan, para calon kepala desa juga diingatkan agar senantiasa menjauhi tindakan korupsi demi menjaga amanah serta harapan besar dari warga masyarakat.

“Jangan sia-siakan pilihan dan harapan warga masyarakat yang berharap Kades dapat bekerja membangun dan memajukan desanya. Jangan sampai Kades terpilih nanti malah melakukan tindak pidana korupsi yang membuat kecewa masyarakat,” tegas Syahrir.

Politisi dari daerah pemilihan (Dapil) IX Kabupaten Bekasi ini turut mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi, DPMD, serta seluruh pemangku kepentingan agar mengawal setiap tahapan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Langkah krusial yang perlu diperhatikan yakni menciptakan pesta demokrasi tingkat desa yang akuntabel dan berintegritas. Tim monitoring harus memahami aturan, petunjuk teknis, serta melaksanakan tugas pengawasan secara optimal sejak tahapan awal hingga selesai,” kata H. Syahrir.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi masif terkait penerapan sistem TPS digital hibrid atau e-voting, mengingat adaptasi teknologi ini tidak mudah bagi sebagian warga lansia maupun masyarakat perdesaan.

“Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra dan sosialisasi yang masif agar partisipasi pemilih tidak terhalang dan kualitas demokrasi desa tetap terjaga,” papar Anggota Komisi I DPRD Jabar tersebut.

Adapun rangkaian tahapan Pilkades Serentak masa bakti 2026–2034 ini telah dimulai sejak masa persiapan 2 Mei – 24 Juli 2026, dilanjutkan masa pencalonan 25 Juli – 19 September 2026, pemungutan suara pada 20 September 2026, hingga proses penghitungan dan jadwal resmi pelantikan kepala desa terpilih pada 4 November 2026. (lvb)