Gencarkan Pencegahan Korupsi, Pemkot Bandung Terapkan Sistem Fraud Control Plan
BANDUNG, LOVEBANDUNG.com : Pemerintah Kota Bandung secara resmi menggencarkan penerapan Fraud Control Plan (FCP) melalui sosialisasi masif kepada seluruh perangkat daerah di Hotel Aryaduta, Selasa (26/5/2026), sebagai langkah strategis memitigasi risiko kecurangan sebelum membesar.
“Tujuannya adalah membangun integritas. Ini pencegahan kecurangan supaya sebelum badai terjadi, kita sudah beres-beres,” ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Wali Kota menekankan bahwa penguatan kapasitas individu aparatur sipil negara (ASN) mutlak ditopang oleh keandalan sistem operasi pemerintahan. Lemahnya pengawasan sistematis dinilai menjadi celah utama yang kerap memicu penyelewengan di instansi publik.
“Terpenting adalah sistem harus berjalan, sehingga individu tidak punya peluang untuk melakukan fraud. Kalau sistemnya lemah, peluang penyelewengan akan selalu ada,” tegasnya.
Fokus pembenahan diarahkan pada implementasi sistem digital terintegrasi, termasuk jaminan perlindungan mutlak bagi para pelapor pelanggaran (whistleblower). Di samping itu, Pemkot Bandung menginisiasi skema apresiasi jalur karier yang jelas untuk menjaga motivasi para pegawai yang berintegritas.
“Ketika seseorang melapor, nasibnya harus jelas. Jangan sampai dia justru dirugikan. Ini yang harus kita pikirkan. Orang yang lurus dan baik harus kita pastikan kariernya juga bagus. Ini bagian dari membangun budaya integritas,” katanya.
Dalam skema pemetaan risiko keuangan, sektor penerimaan pajak daerah diidentifikasi sebagai salah satu area yang paling rawan manipulasi. Inspektur Daerah Kota Bandung, Dharmawan, menambahkan bahwa FCP ini diintegrasikan ke dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) agar menjadi budaya kerja riil bagi sekitar 200 pejabat yang hadir.
“Itu yang paling berbahaya, misalnya ada kesepakatan pembayaran tidak sesuai. Ini harus kita tutup celahnya. Kami ingin pengendalian kecurangan ini tidak hanya menjadi pemenuhan indikator, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah,” pungkasnya. (ami)